Polres Bungo Gelar Operasi Zebra Dua Pekan Ini

Bungo - Polres Bungo Polda Jambi akan mulai mengadakan Operasi Zebra 2024 pada Senin 14 Oktober 2024. Operasi ketertiban lalu lintas ini rencananya akan diberlakukan hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Senin (14/10/2024)

Menyikapi hal tersebut Polres Bungo Polda Jambi melalui Sat Lantas menggelar Apel Pasukan operasi zebra 2024 yang dipimpin Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono.S.Kom.

Baca juga: Kapolri Tutup Pendidikan Taruna Tk IV Akpol Angkatan ke-55 Tahun 2024

Apel dihadiri oleh Bupati Bungo, Dandim 0416/Bute, Ketua Pengadilan Muara Bungo, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bungo, Kadishub Kab.Bungo, Dansubdenpom Muara Bungo, Kepala BPTD, Kepala BPJN, Jasa Raharja, Sat Pol PP para PJU Polres Bungo, Para Kapolres Jajaran Polres Bungo dan Personel Polres Bungo, selaku komandan Apel IPDA Tasya Meldi Ramadhani, S.Tr.K

Dalam amanat Kapolda Jambi Irjen Pol Drs Rusdi Hartono yang dibacakan Pimpinan Apel bahwa, kegiatan ini merupakan langkah strategis Polda Jambi dalam menjaga pemilihan kepala daerah di provinsi Jambi serta pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Baca juga: Viral Kisah Sedih Fahri, Ayah Meninggal Saat Proses Seleksi Polri

“ Apel ini bertujuan untuk menciptakan dan memelihara situasi keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada masa Pemilukada di Provinsi Jambi serta agenda pelantikan Pesiden dan wakil Presiden terpilih dapat berjalan aman lancar kondusif dan tanpa ada gangguan, ” terangnya.

Operasi zebra siginjai 2024 akan berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024 mendatang.

Baca juga: Bhayangkari Bersama YKB Siap Gelar Lomba Lari Skala Internasional Kemala Run 2024

“Operasi ini akan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan mengedepankan edukatif dan persuasif serta Humanis, ” lanjutnya.

Tema Operasi Zebra tahun 2024 ini adalah melalui operasi zebrasi Binjai 2024 dalam rangka mendukung suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta mengajak masyarakat untuk Tertib Berlalu Lintas pada masa rangkaian Pemilukada demi terwujudnya situasi Kamtibmascarlantas Pada pelaksanaan Operasi Zebra 2024.

Baca juga: Diikuti 10 Ribu Peserta, Kapolri Buka Kemala Run 2024 di ICE BSD

Menjelang hari pemilihan akan melakukan patroli hunting dan penindakan di tempat apabila diperlukan di lokasi strategis dalam rangka menekan kecelakaan dan memastikan arus lalu lintas berjalan lancar.

Memastikan setiap anggota kepolisian siap membantu masyarakat dalam melaksanakan hak suaranya termasuk memberikan informasi terkait lokasi TPS dan prosedur pemungutan suara.

Baca juga: Kapolri Pastikan Beri Pelayanan Terbaik Bagi Keluarga Korban Kecelakaan Tol Cikampek

Berkoordinasi dengan stake holder terkait di lokasi tempat pemilihan suara yang menggunakan badan jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan dengan melakukan rekayasa lalu lintas dan demi kelancaran arus lalu lintas pada pelaksanaan pencoblosan Pemilukada di Provinsi Jambi.

Mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kerawanan termasuk konflik sosial yang dapat terjadi. Pastikan semua anggota memahami prosedur penanganan situasi darurat.

Terdapat prioritas sasaran pelanggaran lalu lintas yakni :

1. Memasang rotator dan sirene bukan peruntukan

2. Penertiban ranmor memakai pelat rahasia atau pelat dinas

Baca juga: Sampaikan Pesan Kamtibmas, Bhabinkamtibmas Polsek Mande Silaturahmi dengan Warga Binaan

3. Pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur

4. Kendaraan melawan arus

5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

6. Menggunakan HP saat berkendara

7. Mengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt

Baca juga: Polresta Pontianak Amankan Kegiatan Presiden Jokowi Meresmikan Duplikasi Jembatan Kapuas 1 Dipontianak

8. Melebihi batas kecepatan

9. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu

10. Kendaraan roda empat atau lebih tidak layak jalan

11. Kendaraan roda empat atau lebih tidak dilengkapi perlengkapan standar

12. Kendaraan roda dua atau roda empat tidak dilengkapi STNK

Baca juga: Legislator PDIP Nilai Citra Polri Naik karena Responsif Atasi Kasus

13. Melanggar marka jalan atau bahu jalan

14. Penyalahgunaan TNKB diplomatik

Adapun sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut bervariasi, dengan denda berkisar antara Rp 250.000 hingga Rp 1.000.000, sesuai dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)